Menteri BUMN Minta DPR Izinkan Rp 2,5 Triliun Untuk Bikin Kapal Selam

21 Agustus 2014

Dalam kontrak pembelian 3 kapal selam DSME 1400 class, kapal selam ketiga akan dibangun di Indonesia (photo : panzercho)

Jakarta-Indonesia lewat BUMN, yaitu PT PAL Indonesia, berencana untuk membuat kapal selam sendiri di Surabaya. Namun PT PAL membutuhkan suntikan modal pemerintah Rp 2,5 triliun.

Untuk itu, Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta izin kepada Komisi VI DPR, agar suntikan modal lewat penyertaan modal negara (PMN) Rp 2,5 triliun pada tahun depan. 

“Ini keniscayaan. Kita harus bangun kapal selam tahap 2 di Indonesia. Nggak mungkin di tempat lain selain PT PAL,” kata Dahlan di depan rapat kerja dengan Komisi VI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8/2014).

Program pembangunan kapal selam ini sebetulnya untuk mendukung program Kementerian Pertahanan Indonesian. Kemenhan sedang mengembangkan kapal selam dengan menggandeng Korea Selatan. Di dalam program tersebut, ada produksi kapal selam yang nantinya akan dilakukan di tanah air maka PT PAL diminta membangun infrastruktur tersebut.

“Ini nggak kepentingan komersial. Ini kepentingan negara,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menerangkan, DPR ingin mendalami lebih detil terkait pemberian PMN untuk membangun fasilitas kapal selam. Pembahasan PMN untuk kapal selam bakal digelar lagi dalam wujud rapat pendalaman dengan manajemen PT PAL dan Kementerian BUMN.

“Pembahasan PT PAL agar dilengkapi datanya. Termasuk dana PMN masa lalu untuk apa,” sebutnya.

(Detik)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

Pindad Akan Luncurkan Panser Anoa Versi Terbaru

18 Agustus 2014

Turret panser Pindad akan menggunakan kanon buatan Rheinmetall Defence (photos : Rheinmetall)

Dimulai pada 1808 sebagai bengkel untuk pengadaan, pemeliharaan, dan perbaikan alat-alat perkakas senjata Belanda bernama Contructie Winkel (CW) di Surabaya, kini perusahaan yang berganti nama PT Pindad ini telah prestasi baik tingkat nasional hingga Internasional. Perusahaan di bawah naungan Kementerian BUMN ini telah membantu hasilkan alat utama sistem senjata (alutsista) bagi pertahanan negara.

Salah satunya kendaraan taktis (rantis) atau Panser Anoa 6×6 yang telah diproduksi sebanyak ratusan unit dan tersebar di Indonesia maupun negara lain. Kepuasaan pelanggan membuat rantis yang terdiri 5 varian yakni Armored Personnel Carrier (APC), Ambulance, Logistic, Recovery dan Remote Control Weapon System (RCWS) ini tidak pernah luput dari permintaan.

Karena kepercayaan tersebut, PT Pindad kembali meluncurkan varian baru. Panser ini menggunakan Kanon 20 mm dengan turret buatan industri pertahanan asal Jerman, Rheinmetall.

“Iya kita kerjasama dengan Rheimentall, karena selain dengan turret kanon sendiri yang sangat menjanjikan itu di munisinya. Nah munisinya sekalian, kita kerjasama. Mudah-mudahan minggu-minggu ini akan ditampilkan,” Ucap Direktur Ops Produk Hankam PT Pindad, Tri Hardjono di kantornya, Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/08/2014).

Tri menjelaskan, kerjasama PT Pindad dengan Rheinmetall sudah dilakukan sejak lama. Panser Anoa tipe Kanon ini mengadopsi desain otomotif yang lebih baik dari varian sebelumnya.


“Kita sudah melakukan pengujian penembakan, sekarang sedang dilakukan perbaikan di sisi otomotifnya. Karena menggunakan suspensi sedikit baru dibandingkan versi sebelumnya ini sedang dilakukan perbaikan di sistem kemampuan dan daya muat,” tambahnya.

Menurut Tri, ancaman perang saat ini sudah berubah doktrinnya. Penggunaan senjata dengan daya jangkau lebih jauh menjadi trend ke depan. Untuk itu pihaknya melakukan pengembangan ke varian sebelumnya termasuk menambah peluru kendali pada Panser buatannya.

“Ini Anoa varian Kanon jadinya, Ada permintaan dari user terutama di Infanteri mekanik itu harapannya dilengkapi dengan Kanon di atas 20 mm. Saya juga bicara dengan pengguna, dia mengatakan sekarang musuh datang dari cukup jauh, artinya kita harus bisa menembak dengan cukup jauh. Semua ditingkatkan harapannya infanteri juga punya daya tembak lebih jauh, kemudian arhanudnya juga demikian, jadi alat-alat perangnya harus diperbaiki,” jelas pria berkacamata ini.

“Sebenarnya sekarang itu, Kanon yang dimintain itu Kanon berkaliber kecil seperti 20, 30, 35 mm. Itu karena lebih ringan. Kemudian kendaraan lebih ringan. Di sebelahnya akan dipasangin rudal. Kalau nembak kendaraan besar ya pakai rudal,” ucap Tri.

Dalam pengembangan ini, PT Pindad tidak sendiri. Selain menggandeng mitra dari luar negeri, sejumlah perusahaan Tanah Air baik negeri maupun swasta turut membantu mengembangkannya.

“Ini sudah menggunakan system automatic, yang mahal di sistem senjata adalah sistem penembakannya. Nah ini yang harus kita kuasai dan Pindad untuk sementara belum masuk di elektronik dan optiknya. Ini akan didukung oleh instansi lain seperti BPPT, PT Inti, PT Len, dll,” imbuh Tri.

(Liputan6)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

Tank AMX-13 Retrofit Pindad Siap Unjuk Kemampuan

19 Agustus 2014

Tank AMX-13 hasil retrofit (photo : Indomiliter)

BANDUNG, suaramerdeka.com – Sebanyak 10 tank AMX-13 hasil retrofit PT Pindad siap unjuk kemampuan pada rangkaian HUT TNI, 5 Oktober mendatang. Tank buatan Prancis itu akan tampil “manglingi” karena sudah dipermak fiturnya sehingga lebih gahar.

Menurut Direktur Utama PT Pindad, Sudirman Said di sela-sela Lomba Menembak Agustusan di Bandung, Minggu (17/8), retrofit yang merupakan tugas dari Kemenhan itu menyasar tank dengan populasi besar.

“Kami akan menyelesaikan retrofit Tank AMX, tank dengan populasi besar sekitar 400-an di Tanah Air. Kecuali body-nya, semua komponennya diperbaharui,” jelas pria kelahiran Brebes itu.

Direktur Operasi Produk Pertahanan dan Keamanan, Tri Hardjono menambahkan, keseluruhan tank yang di-retrofit pada tahap pertama sebanyak 13 unit. Sepuluh di antaranya minta ditampilkan pada hari jadi TNI guna diperkenalkan. “Rencananya, akhir tahun diserahkan. Meski demikian, semua unit yang kita perbaharui telah memperoleh sertifikat lulus pengujian dari Dislitbang AD,” katanya.


Usai disegarkan, tank yang termasuk alutsista sepuh itu berubah menjadi tank modern. Tak lagi mekanik, sistem penggeraknya sudah elektronik. Alat tempur tersebut juga bisa mengadopsi amunisi terbaru.

“Kita barukan sistem automotif-nya, transmisi dan enginennya sehingga memiliki kemampuan tank modern, dan paling utama sistem persenjataannya,” jelas direktur yang berasal dari Purworejo itu.

Dengan sentuhan tersebut, tank kelas ringan itu mampu bermanuver sangat lincah. Di tubuhnya tertanam mesin Navistar asal AS berkekuatan 320 HP yang sanggup melaju hingga 70 Km per jam.

Tak hanya itu, tank AD tersebut juga sanggup melahap beragam medan. Hal itu merujuk pada hasil pengujian di trek Jabar selatan yang lengkap termasuk kualifikasi offroad. Di kawasan Sukabumi, tank itu sudah melalui uji pasir, uji pantai, dan tanjakan.

Untuk melindungi sekaligus kemampuan menyerang, ukuran cannon-nya pun diubah. Dari semula 75 mm menjadi 105 mm. Presisinya pun semakin akurat karena digerakan secara elektronik.

“Dengan perubahan itu, AMX-13 memiliki  daya jangkau yang lebih jauh. Daya tembak jauh lebih besar, dan bisa digunakan untuk amunisi modern,” jelas Tri Harjono yang sempat menjadi Pjs Dirut Pindad itu.

(Suara Merdeka)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

Saudi Arabia Requests $2Bn Upgrade for AWACS

The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to Saudi Arabia for an AWACS modernization program and associated equipment, parts, training and logistical support for an estimated cost of $2.0 billion. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale on August 12, 2014.

The Kingdom of Saudi Arabia (KSA) has requested a sale of 5 Airborne Warning and Control System (AWACS) Block 40/45 Mission Computing Upgrade systems, 20 Next Generation Identification Friend or Foe (NG IFF) AN/UPX-40, communication equipment, provisioning, spare and repair parts, support equipment, Mission Planning System, repair and return, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor logistics and technical support services, and other related elements of logistics and program support.

The Block 40/45 major defense equipment includes new mission computing hardware and software with open architecture – including computers, servers, and mission interactive displays. The NG IFF major defense equipment includes receivers, interrogators and processor hardware for earlier detection of friendly contacts. The total estimated cost is $2.0 billion.

The proposed sale will contribute to the foreign policy and the national security objectives of the United States by helping to improve the security of a friendly country that has been and continues to be an important force for political stability in the Middle East.

These upgrades are a continuation of efforts to maintain interoperability with U.S. and coalition forces. The Royal Saudi Air Force’s (RSAF) AWACS fleet provides early warning of potential airborne threats to Saudi Arabia and manages friendly airborne assets. The sale of this equipment and support will enhance the RSAF’s ability to effectively field, support, and employ this aircraft for the foreseeable future. The KSA has the ability to absorb and use the defense articles and services associated with the AWACS modernization effort.

The proposed sale of this equipment and support will not alter the basic military balance in the region.

Implementation of this proposed sale will not require the assignment of additional U.S. Government or contractor representatives to the KSA.

The principal contractor will be The Boeing Company in Kent, Washington. There are no known offset agreements in connection with this potential sale.

There will be no adverse impact on U.S. defense readiness as a result of this proposed sale.

This notice of a potential sale is required by law and does not mean the sale has been concluded.

Related Topic Tags


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk

China Sends Remote-Sensing Satellite into Orbit

By on Monday, August 18th, 2014

China on Saturday successfully launched a Long March 4C carrier rocket with the Yaogan XX satellite, Xinhua news agency reported.

The carrier lifted off at 1:45 p.m. local time (05:45 GMT) from the launch pad at Jiuquan Satellite Launch Center in the country’s northwestern Gobi desert.

The satellite is expected “to conduct scientific experiments, carry out land surveys, monitor crop yields and aid in preventing and reducing natural disasters,” according to Xinhua.

The agency said that it was the 190th launch of the nation’s Long March rocket family.

In December 2013, China’s high-resolution Ziyuan I-03 satellite, developed by Chinese and Brazilian experts, failed to enter the orbit after its launch from Taiyuan Satellite Launch Centre in the northern Shanxi Province due to a malfunctioning rocket.

China’s space program dates back to October 1956, when the country’s first rocket research institution-the fifth Academy of the Ministry of National Defense was established. By 2020, China plans to build its own space station to operate in orbit and create a space laboratory.

Related Topic Tags


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk

Russian Navy Launches First Submarine for Black Sea Fleet

The first in the series of six Varshavyanka-class diesel-electric submarines, built for Crimea-based Black Sea Fleet, will be put in service with the Russian Navy on August 22, a Navy spokesman said on Tuesday.

“On August 22, St. Andrew’s flag of the Russian Navy will be raised on diesel-electric submarine Novorossiisk at the Admiralty Shipyards in St. Petersburg,” Capt. 1st Rank Igor Dygalo said.

According to the spokesman, the submarine is currently undergoing the second testing phase in the Baltic Sea and will soon arrive at the Admiralty Shipyards.

Construction of the Novorossiisk submarine started in August 2010, followed by the Rostov-on-Don sub in November 2011, the Stary Oskol in August 2012, and the Krasnodar in February 2014.

The much-anticipated delivery of these submarines, dubbed by the US Navy as “black holes in the ocean” because they are nearly undetectable when submerged, is a key part of Russia’s naval strategy in the Mediterranean, where Moscow has recently deployed a permanent task force consisting of some 10 surface ships.

The Varshavyanka-class (Project 636.3) is an improved version of the Kilo-class submarines and features advanced stealth technology, extended combat range and the ability to strike land, surface and underwater targets.

These submarines are mainly intended for anti-shipping and anti-submarine missions in relatively shallow waters.

The vessels, crewed by 52 submariners, have an underwater speed of 20 knots, a cruising range of 400 miles (electric propulsion) with the ability to patrol for 45 days. They are armed with 18 torpedoes and eight surface-to-air missiles.

The Russian Black Sea Fleet has not received new submarines for decades and currently operates only one boat – the Kilo-class Alrosa, which joined the Navy in 1990.

Related Articles


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk

Smarter ground robots partnering with Soldiers

“In the Army, we always say, ‘never send our Soldier into a fair fight.’ Each of you here,” from the robotics community, are “helping to make that happen,” said Heidi Shyu, assistant secretary of the Army for Acquisition, Logistics & Technology.

Shyu, who provided the keynote address at National Defense Industrial Association’s Ground Robotics Capabilities Conference & Exhibition here, Aug. 13, emphasized common architecture, open-source software and open standards for robotics development to further competition that will benefit the Army, taxpayers and industry.

The Army is working with industry partners to develop a standard architecture which will enable us to incorporate future (robotics) capabilities rapidly, keeping pace with dramatic commercial improvements, she said.

Getting the development of ground robotics right is important because the systems have become such an essential partner to warfighters, Shyu explained.

In 2004, 162 robotic systems were deployed to Iraq and Afghanistan, with a primary focus on explosive ordnance disposal, known as EOD, removal.

The use of ground robotics in combat since then has grown exponentially, with more than 7,000 systems currently deployed overseas, she pointed out. Besides helping EOD, ground robots now carry weapons, cameras and sensors for such things as detecting chemical, nuclear and biological material.

‘PROPRIETARY’ A DIRTY WORD
“Propriety is the worst word out there today,” said Rich Ernst, interoperability lead, Office of the Secretary of Defense, referring to the opposite of open architecture, bolstering what Shyu had said earlier.

Ernst was part of an Open Architecture panel that followed Shyu’s remarks.

While everyone knows the wisdom of having an open system, habits are hard to break, especially in the Defense Department, he said.

“Primes love open systems,” Ernst said, “but then they’ll tell you: ‘just don’t mess with my existing system.’”

That existing system, he said, is “a legacy environment. They want to go back to that for the next 30 years.

However, primes know they have to change because there are less programs going forward due to fiscal constraints, he added.

Besides an open architecture, Ernst said each system needs to be broken apart, made transparent and competed to the most innovative vendor, which in many cases might likely be small businesses or start-ups.

A typical system might be broken apart into 50 sub-components, he continued. The only problem is the government now has trouble managing “just one chunk.” It will take a while for government to embrace this concept.

Once open standards are implemented and components are competed in the marketplace, the ground robotics systems that emerge will provide the warfighters and the taxpayers their biggest return on investments, he predicted.

Ernst also had a few choice words about “lawyers in the Pentagon who lock things down in contracts” so changes to the platforms that make sense become hard to initiate.

“I found out quickly that no matter how well we come up with the standard or specification, the lawyers undo whatever the engineers do,” he said.

Ernst said he now works with the lawyers and the primes as hard as he works with the software folks to ensure things get done.

Brian Gerkey, CEO of Open Source Robotics Foundation and another panel member, agreed with Ernst’s assessment. He said Robot Operating System, or ROS, builds on open architecture.

ROS is an open-source set of powerful software libraries and tools that helps anyone — from businesses to school kids — build robot applications and share solutions and algorithms “so you’re not constantly reinventing the wheel.”

ROS has about a million users worldwide, he added, including NASA, which is about to install a ROS-developed robotics application on the International Space Station.

IOP vs. ROS
Mark Mazzara, Robotics Interoperability lead for Department of the Army Systems Coordinator for Robotics, was the third panel member. He said the Army’s Unmanned Ground Vehicle Interoperability Profile, or IOP, is setting the architecture standard and he hopes to see it accepted DOD-wide because “it’s shown to reduce lifecycle costs.”

Addressing Gerkey’s earlier remarks, Mazzara said “ROS is a great thing. The difference between ROS and IOP is IOP is more focused on interoperability between subsystems — which messages flow between them — not the components in the black box,” which can be created using ROS tools and libraries.

Studies have been conducted showing that both ROS and IOP can coexist, and both can be used to ensure the architecture stays open, he added.

A caveat to that, he said, is that IOP is being developed within the U.S. government and is being shared with allies, including NATO. Industries that want to build components for Army robots need them to be IOP-certified.

Mazzara said he can’t predict the future of IOP, and whether or not the government will turn it over to industry, or to a non-profit robotics association that implements standards down the road.

“We’ll just have to wait and see how it plays out,” he said.

SMARTER ROBOTS?
Mazzara added more to his thoughts on what the future holds for ground robots.

He thinks that an industry like agriculture could benefit from using some of the same or similar platforms the Army uses. Although the payloads would obviously be very different, a common mobility platform would make a better business case for internal investments, meaning quantity would drive down the cost of production.

The Army is now focused on modularity, ensuring components can be installed and removed in the “plug-and-play” mode that Shyu mentioned earlier, he said. The next phase, which will happen very soon, will focus on interoperability protocols between robots and manned ground vehicles, ground robots to ground robots and ground robots to unmanned aerial systems.

Besides those interoperability requirements, the Army will soon turn its attention to interfacing geospatial data, databases and even cloud computing with the ground robots so they can become smarter and more autonomous.

A key to all this, he said, is to surf the wave, keeping abreast of developments or emerging technologies in the automotive, mobile phone, software, Unmanned Aircraft Systems, and robotics industries. These are overlapping technologies that have applicability.

COMBAT PATCHES EARNED
While the panel sees a bright future ahead once a few clouds move away, Shyu pointed to two examples where robots are being used successfully today on the battlefield in Afghanistan.

The Mini-EOD, referred to as “Devil Pup,” can locate, identify and disarm explosives, she said. It’s so small and light that a Soldier can carry it in his or her rucksack on a long foot patrol.

Some 300 of them have been in theater over the last few years, at a cost of $35 million.

“It’s truly saving Soldiers’ lives,” she said. “That’s the power of robotics.”

The other is the six-ton, M160 Anti-personnel Mine Clearance system, which can clear minefields in urban areas and practically any field condition. The M160 has “rendered previously unusable roads functional again,” she said.

Near-term Army plans for robots include replacing the Talon Family of Robots with the Man Transportable Robotics System, or MTRS, a process that will take at least seven years, she said, noting that more than 2, 200 Talons have seen combat service over the past decade, and they’re now past their service life.

Both the Talon and MTRS are tracked vehicles, with the Talon weighing 115 to 140 pounds and the MTRS 164. They can carry a number of payloads used for missions ranging from EOD to surveillance, with MTRS having planned chemical detection capability as well.

Between now and 2021, the existing Talons will get upgraded sensors and payload capacity, as a “bridging strategy” until MTRS can come online, Shyu explained.

Returning to her theme of common architecture, Shyu said MTRS will definitely have a capability so that if a camera, sensor, arm or other component becomes obsolete, a new device can be fitted to its common chassis in a “plug-and-play” fashion.

As it stands now, the MTRS Increment II program will soon conduct an analysis of alternatives, “which will determine the best acquisition strategy to gain cost and performance efficiencies across multiple Army formations,” according to the Program Executive Office for Ground Combat Systems.

ROBOTS ON THE PROWL
“The future of ground robots depends on their ability to operate in a very diverse and constrained environment,” Shyu said. “Commercial autonomous vehicles today maneuver very well on well-defined roadways, where GPS maps are available.”

However, formations have to navigate through challenging terrain like deserts, unpaved roads, rocky hillsides, jungles, and urban areas, often in adverse weather like snow, ice and sandy deserts with temperatures in the triple digits.

Add to that contested environments where jamming and possible capture are possible.

“Efforts to overcoming these challenges are essential,” Shyu said.

Despite tough fiscal environments, “our robotics industry continues to innovate,” she concluded. “The future for ground robots has absolutely unlimited potential. Opportunities for invention and innovation are limited only by our own creativity and our willingness to take risks and take on new challenges.”

The Army recognizes the value of science and technology efforts going into robotics, she added.

Despite fiscal challenges, the service is “working very hard to protect its S&T portfolio,” she explained. “It used to be the Army’s fourth biggest portfolio behind aviation, mission command and ground combat systems. It’s now the Army’s third biggest portfolio.

“I’m excited to see what academia and industry can bring in terms of innovative solutions to solve some of our most difficult challenges,” Shyu said.

Related Topic Tags


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk