September Ini PT DI Kirim Pesawat NC212-400 Pembuat Hujan ke Thailand

25 September 2014

NC212 seri 400 (photo : Pawarin Prapukdee)

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Dirgantara Indonesia (Persero) segera akan mengirimkan satu unit pesawat jenis NC212 seri 400 ke negeri gajah putih Thailand. 

Direktur Komersial dan Restrukturisasi PT DI Budiman Saleh, menuturkan, rencananya perseroan akan mengirim NC212-400 sekitar akhir September atau awal Oktober tahun ini. “Ini adalah pesawat yang diperuntukkan untuk agrikultur,” kata dia kepada Kompas.com, Rabu (23/9/2014).

Dari catatan Kompas.com, hingga 2012 lalu, PT DI telah memproduksi sebanyak 104 unit NC212. NC212 ini merupakan pesawat multiguna yang mampu membawa 20 penumpang atau muatan 2.000 kilogram. NC212 seri 200 dan 400 dapat digunakan sebagai pembuat hujan (agrikultur), patroli maritim, dan penjaga pantai. 

Kementerian Pertanian Thailand menggunakan NC212 sebagai pembuat hujan. Sementara TNI AL Republik Indonesia menggunakan seri 200 sebagai patroli maritim selain CN235. Budiman menambahkan, ada satu unit pesawat lagi yang baru saja ditandatangani kontraknya pada pekan lalu. Pesawat berjenis CN235 ini merupakan jenis pesawat multiguna. “Ibaratnya, satu pesawat tapi memiliki lima kemampuan konfigurasi,” tutur Budiman.

Pesawat CN235 memiliki kemampuan untuk VIP configuration, yang bisa digunakan untuk para pejabat. Adapun kegunaan kedua adalah medical evacuation, di mana kursi VIP bisa dirombak untuk keperluan evakuasi korban bencana. 

Pesawat ini juga bisa digunakan untuk mengangkut kargo. Kegunaan keempat, CN235 bisa digunakan untuk mengangkut penumpang untuk keperluan kepolisian, untuk keperluan terjun payung. 

Asal tahu saja CN235 menjadi salah satu produk unggulan PT DI. Catatan Kompas.com, hingga 2012 ada sebanyak 62 unit pesawat jenis ini yang telah diproduksi, dari kontrak sebanyak 262 unit. CN235 mulai dirancang bangun sejak 1979 bersama CASA.

Pesawat ini memang dirancang multiguna, mampu melakukan take off dan landing di landasan pendek serta di landasan perintis sepanjang (800 meter). Pesawat CN235 telah diproduksi dengan berbagai varian, dengan varian pertama seri 10 dan 100. Sementara itu, varian terakhir menggunakan 2 mesin buatan GE tipe CT7-9C yang masing-masing berdaya 1.750 SHP.

(Kompas)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

LSA LAPAN Lakukan Uji Terbang

25 September 2014

Pesawat LSA LAPAN (photo : LAPAN)

Bandung : Pusat Teknologi Penerbangan (Pustekbang) Lapan dan Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan (BBKFP) Direktorat Jenderan Perhubungan Udara, mengambil gambar berbagai tempat di Kabupaten Subang dengan menggunakan pesawat PK-LSA 01. Kegiatan tersebut berlangsung pada 18-19 September.

Pesawat berangkat dari Lanud Budiarto Curug kemudian transit di Lanud Suryadarma di Subang. Tim melakukan penyisiran udara di Kabupaten Subang dengan menggunakan kamera tetracam yang terpasang di pesawat. Gambar yang diperoleh selanjutnya akan dianalisis oleh Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Pusat Teknologi dan Data Penginderaan Jauh Lapan. Gambar yang dihasilkan dalam uji ini akan sangat berguna untuk mengetahui indeks kesehatan tanaman.

Ini adalah pertama kalinya, PK-LSA 01 melakukan uji terbang untuk pemantauan lahan pertanian di wilayah Subang. Uji terbang ini merupakan kerja sama Lapan dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian. Dalam kegiatan ini, BBKF sebagai operator pesawat yang dimiliki oleh Lapan tersebut. Kegiatan ini juga didukung dengan koordinasi TNI AU dan Kementerian Pertahanan.

PK-LSA 01 dikembangkan untuk berbagai misi, antara lain akurasi citra satelit, verifikasi dan validasi citra satelit, monitoring produksi pertanian, aerial photogrammetry, pemantauan, pemetaan banjir, deteksi kebakaran, search and rescue (SAR), pemantauan perbatasan dan kehutanan, serta pemetaan tata kota. Pesawat ini memiliki total panjang mencapai 8,52 m dengan tinggi 2,45 m dengan lebar rentang sayap sepanjang 18 m.

(LAPAN)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

KFX to Benefit from F-35 Offsets

26 September 2014

KFX fighter (photo : chosun)

In return for obtaining 40 Lockheed Martin F-35 Joint Strike Fighters, South Korea will receive technologies related to its long-planned KFX indigenous fighter programme.

Following Lockheed’s announcement on 24 September that Seoul was on the verge of signing an order for 40 F-35s, state news agencyYonhapquoted a spokesman from South Korea’s Defense Acquisition Program Administration (DAPA) as saying that the F-35 technologies will play a key role in KFX.

Under the F-35 deal – which will cover deliveries to run between 2018 and 2021 – Lockheed will transfer key fighter technologies from “17 sectors”, he says.

The DAPA spokesman adds that Seoul will build 120 KFX aircraft for deployment from 2025. South Korean officials indicate the fighter will be a twin-engined design that is more capable than advanced versions of the Lockheed F-16, but less capable than leading Western fighters such as the F-35.

Technology transfer was a major consideration in Seoul’s pursuit of a replacement for its McDonnell Douglas F-4 Phantoms and Northrop F-5s under its F-X III requirement, which was ultimately won by the F-35.

Industry sources say Lockheed, Boeing and Eurofighter all offered attractive technology transfer packages during the contest. Boeing offered an upgraded version of its F-15E, dubbed the Silent Eagle, while Eurofighter offered the Typhoon.

At last year’s Seoul lnternational Aerospace & Defense Exhibition, Korea Aerospace Industries, which will likely build the new jet, displayed two models of the KFX, both of which bore low-observable characteristics reminiscent of the F-35.

The aircraft will be developed with help from Indonesia, which is a 20% partner in the programme.

The F-X III requirement was originally for 60 aircraft, but Seoul pared this back to 40, apparently for pricing concerns. It is believed Seoul will eventually buy another 20 F-35s to meet its initial requirement.

(FlightGlobal)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

Menhan Resmikan Kapal Oiler untuk TNI AL

27 September 2014

KRI Tarakan 905 berfungsi dalam pembekalan logistik cair di tengah laut dalam rangka mendukung gelar operasi TNI Angkatan Laut (photos : Kaskus Militer)

TNI AL diperkuat dengan kapal pengangkut logistik

Jakarta (ANTARA News) – TNI Angkatan Laut kembali diperkuat dengan kapal perang buatan dalam negeri untuk mengangkut logistik, KRI Tarakan-905 yang merupakan kelas Bantuan Cair Minyak (BCM) produksi PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero), Jakarta Utara. 

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Purnomo Yusgiantoro didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Marsetio meresmikan KRI Tarakan-905, di Cilincing, Jakarta Utara, Jumat.

Menhan Purnomo Yusgiantoro saat meresmikan kapal tersebut mengatakan bahwa peresmian KRI Tarakan-905 dilakukan dalam rangka pembangunan TNI Angkatan Laut untuk menuju world class navy, Indonesia patut berbangga kapal ini dikerjakan oleh putra putri Indonesia. 

“Kapal ini berfungsi dalam pembekalan logistik cair di tengah laut dalam rangka mendukung gelar operasi TNI Angkatan Laut. Saya berharap kapal ini dapat dioperasionalkan secara optimal bagi bangsa dan negara,” kata Menhan. 

KRI Tarakan-905 merupakan kapal jenis Bantu Cair Minyak (BCM) yang memiliki panjang keseluruhan 122,40 m, panjang garis tegak 113,90 m, lebar 16,50 m, tinggi 9,00 m, kecepatan maksimal 18 knots, jarak jelajah 7.680 nm, kapasitas muatan cair 5.500 matrik, tenaga penggerak utama berjumlah dua buah daya 6.114 PS, berat baja 2.400 ton, dengan sistem propulsi twin screw dan fixed pitch propeller.


KRI Tarakan-905 ini mempunyai fungsi sebagai penyalur bahan bakar minyak di tengah laut atau dukungan logistik cair kepada Kapal Perang Republik Indonesia (KRI) lainnya. Dengan adanya kapal BCM ini menjadikan unsur kapal perang yang sedang melakukan operasi tidak perlu kembali ke pangkalan untuk pemenuhan logistik dan bahan bakar dalam melanjutkan menjaga kedaulatan NKRI dan menegakkan hukum di laut nusantara. 

Selain memesan kapal berjenis BCM, TNI Angkatan Laut melalui Kementerian Pertahanan saat ini juga sedang memesan dua unit Kapal Angkut Tank (AT) dari PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari (Persero). 

Pembuatan kapal ini sebagai tindak lanjut program Kementerian Pertahanan yang telah tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara Menteri Pertahanan dengan Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian Negara RI tentang Revitalisasi Industri Pertahanan dalam menerapkan Program MEF (Minimum Essential Force). 

Penggunaan nama Tarakan sendiri diambil dari nama kota di provinsi Kalimantan Utara. Dahulu kala kota ini dikenal sebagai kota penghasil minyak dan telah menyumbangkan kontribusi yang tidak kecil sebagai penghasil minyak bumi berkualitas tinggi bagi Indonesia sejak tahun 1896. 

PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari adalah salah satu industri strategis milik pemerintah yang telah mendapat kepercayaan untuk mengerjakan program pemerintah dimaksud, dan juga sebagai upaya dalam memberdayakan industri perkapalan dalam negeri untuk membangun kekuatan alutsista TNI AL.

(Antara)

View the Original article

Comments Off

Filed under Indonesia

Gallery: Blue-Sky Thinking Colors China’s Drone Industry

By on Tuesday, September 23rd, 2014

Carrier-based aircraft are military aircraft designed specifically for operations from aircraft carriers. The term is generally applied only to fixed-wing aircraft, as naval helicopters are able to operate from a wider variety of aviation-capable ships. Carrier-based aircraft must be relatively sturdy to withstand demanding carrier operations.

They must be able to launch in a short distance and be sturdy enough to withstand the often abrupt forces associated with launching and recovering from a pitching deck and commonly have mechanisms to fold the wings to allow more to be carried on board.

These aircraft are designed for many purposes including air-to-air combat, surface attack, anti-submarine warfare (ASW), search and rescue (SAR), transport (COD), weather observation, reconnaissance and airborne early warning and control (AEW&C) duties.

The 5th China Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Conference and Exhibition was held in Beijing. Hosted by the Chinese Society of Aeronautics and Astronautics, the exhibition is to be held at the China International Exhibition Centre from September 16 to September 18.

The exhibition focuses on the “military and civilian integration” of unmanned aerial vehicle industry. Different forces, such as the naval armaments department, weapons, ships, armed police and others, are injected to prosper the industry.


Related Topic Tags


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk

Japan wants its own early-warning planes: report

By on Tuesday, September 23rd, 2014

Japan’s defence ministry wants to develop its own early-warning aircraft, replacing US-made planes as the Chinese and Russian air forces grow more assertive, a report said Sunday.

The ministry has asked for an initial 80 million yen ($642,000) from the finance ministry for the next fiscal year starting April to produce a mock aircraft, the Yomiuri Shimbun reported.

It said that military planners want to complete the development program for planes featuring advanced surveillance radar by the mid-2020s, to replace Japan’s US-made E-2C Hawkeye planes, which are based on a 1960s design.

Japan says it scrambled fighter jets more than 800 times in the last fiscal year to shadow intruding aircraft, mostly from China and Russia. That was the highest number of deployments since the final year of the Cold War in 1989.

Fears of a military clash have heightened since China last November declared an “air defence identification zone” over the East China Sea, which overlaps a similar Japanese zone and covers territory disputed by the two countries.

Sunday’s report comes after Japan lifted a self-imposed ban on weapons exports, as Prime Minister Shinzo Abe looks to expand the country’s diplomatic and military reach after a long period of economic stagnation.

Defence ministry officials could not be reached to comment on the report.


Related Topic Tags


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk

US Approves JASSM and F-16 Upgrade Sale to Poland

The State Department has made a determination approving a possible Foreign Military Sale to Poland for Joint Air-to-Surface Standoff Missiles and F-16 Operational Flight Plan upgrades, associated equipment, parts, training and logistical support for an estimated cost of $500 million. The Defense Security Cooperation Agency delivered the required certification notifying Congress of this possible sale on September 17, 2014.

The Government of Poland has requested a possible sale of 40 AGM-158A Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), 2 AGM-158A JASSM Live with Test Instrumentation Kit (TIK) and Flight Termination Systems (FTS), 2 AGM-158A JASSM Inert with TIK and FTS, and 2 Flight Certification Test Vehicles.

Also included: Operational Flight Plan upgrade to M6.5 tape for the Polish F-16C/D Block 52 aircraft to include JASSM integration, missile containers, spare and repair parts, support and test equipment, publications and technical documentation, personnel training and training equipment, U.S. Government and contractor engineering, technical, and logistics support services, and other related elements of logistical and program support. The estimated cost is $500 million.

The proposed sale will contribute to the foreign policy and the national security objectives of the United States by helping to improve the security of a NATO ally. Poland continues to be an important force for political stability and economic progress in Central Europe.

The proposed sale will improve Poland’s capability to meet current and future threats of enemy air and ground weapons systems. Poland will use the enhanced capability as a deterrent to regional threats and to strengthen its homeland defense. These weapon and capability upgrades will allow Poland to strengthen its air-to-ground strike capabilities and increase its contribution to future NATO operations.

The proposed sale of the weapons, equipment, and support will not alter the basic military balance in the region.

The principal contractor will be Lockheed Martin in Ft. Worth, Texas. There are no known offset agreements proposed in connection with this potential sale.

Implementation of this proposed sale will not require the assignment of any additional U.S. Government or contractor representatives to Poland.

There will be no adverse impact on U.S. defense readiness as a result of this proposed sale.

This notice of a potential sale is required by law and does not mean the sale has been concluded.


Related Topic Tags


Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Comments Off

Filed under Defence Talk