Monthly Archives: August 2012

Tahun 2013 Belanja Persenjataan Rp 28,2 T

28 Agustus 2012


Anggaran Kementrian Pertahanan 2013 sebesar Rp 77,7 triliun, dari jumlah tersebut sebesar Rp 28,2 triliun adalah untuk belanja alutsista/persenjataan (photo : Kaskus Militer)

JAKARTA. Kondisi alat utama sistem persenjataan (alutsista) negara kita sudah banyak yang uzur. Tak ada cara lain, selain melakukan modernisasi mesin tempur Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Untuk itu, tahun depan, pemerintah menyiapkan anggaran untuk membeli peralatan perang baru maupun memperbaiki yang lama sebesar Rp 28,2 triliun. Ini naik 36,31% dari total bujet belanja Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang mencapai Rp 77,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) tahun 2013.

Jumlah tersebut meningkat sebanyak Rp 4,8 triliun atau 6,6% ketimbang anggaran belanja Kemhan di APBN Perubahan 2012 yang sebesar Rp 72,9 triliun. Bujet belanja Rp 77,7 triliun ini berasal dari keuangan negara sebesar Rp 64,4 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp 12,8 triliun, dan pinjaman dalam negeri sebesar Rp 600 miliar.

Hartind Asrin, Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan, mengatakan, kenaikan anggaran dari Rp 72,9 triliun menjadi Rp 77,7 triliun akibat melonjaknya seluruh aspek anggaran, mulai dai belanja pegawai, belanja barang hingga belanja modal.

Sedang bujet belanja alutsista merupakan rencana strategis lima tahun, yakni 2010 sampai 2014. “Total anggaran belanja alutsista selama lima tahun mencapai Rp 150 triliun,” katanya kepada KONTAN, Senin (27/8).

Tahun ini, Kemhan menargetkan pengadaan alutsista bisa mencapai 40%. “Kami menunggu undangan DPR untuk membahas alokasi anggaran ini. Mungkin pekan depan,” imbuh Hartind.

T.B. Hasanuddin, Wakil Ketua Komisi Pertahanan (I) DPR, bilang, pembahasan RAPBN 2013 mulai awal September 2012 nanti.”Butuh waktu dua tiga bulan untuk merampungkan pembahasan ini karena substansinya sangat banyak,” ujarnya.

Menurut Hasanuddin, belanja alutsista sangat penting karena banyak senjata TNI yang sudah tua. “Usia senjatanya bahkan ada yang sudah 30 tahun. Maka, harus diganti dengan senjata yang lebih modern,” ungkapnya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berharap, anggaran Kemhan bisa digunakan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan. Selain itu, bisa terjadi transfer of technology di setiap pembelian alutsista dari luar negeri, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabel.

Hasanuddin menambahkan, pengadaan alutsista dari luar negeri antara lain pesawat yang dibeli dari Rusia, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Brasil. Sementara, pembelian dari dalam negeri melibatkan PT Pindad, PT PAL dan PT Dirgantara Indonesia.

View the Original article

Advertisements

Leave a comment

Filed under Indonesia

TNI AL Siap Luncurkan Kapal Cepat Rudal Antiradar

30 Agustus 2012


Kapal cepat rudal Trimaran KRI Klewang 625 (all photos : Radar Banyuwangi, Lundin, Kaskus Militer)

KALIPURO – Proses pembuatan kapal cepat rudal (KCR) Trimaran milik TNI AL sudah rampung. Kapal canggih yang diproduksi PT. Lundin Industry Invest, Kelurahan Klatak, Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi itu akan diluncurkan Jumat besok (31/8).


Dalam peluncuran armada baru TNI AL yang diberi nama KRI Klewang itu akan hadir sejumlah perwira tinggi dari mabes TNI AL. Kapal KCR Trimaran merupakan pesanan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk memperkuat armada TNI AL.


President Director PT. Lundin Industry Invest, Mr. John Lundin menjelaskan, KRI Klewang memiliki desain termutakhir yang dibuat berdasar model Trimaran atau kapal berlunas tiga. Bahan dasar yang digunakan adalah composite material dan memiliki panjang 63 meter.

KRI Klewang, jelas Lundin, tergolong salah satu dari kapal terbesar berlunas banyak yang dibuat di kawasan Asia Tenggara. Dengan bentuk lunasnya yang radikal, kapal itu dapat melaju dengan kecepatan maksimum lebih dari 30 knots. “Kapal ini dapat menembus ombak lautan sampai setinggi enam meter,” jelas Lundin.


Salah satu kemampuan KRI Klewang yang diunggulkan dan dibanggakan adalah stealth. Kapal ini didesain khusus agar tidak terdeteksi oleh radar manapun. Sebab, desain KRI Klewang unik dan bahan dasarnya adalah carbon fiber.

Carbon fiber memiliki karakteristik unik, yaitu tidak menginduksi panas dan lebih kuat daripada baja tapi lebih ringan. “KRI Klewang layak menjadi kebanggaan rakyat Indonesia sebagai salah satu alutsista andalan yang diproduksi industri pertahanan nasional,” tegas Lundin bangga.


Komandan Pangkalan TNI AL Banyuwangi, Letkol Muhammad Nazif menambahkan, KRI Klewang merupakan satu-satunya kapal cepat combatan TNI AL yang menggunakan bahan composite. Tugas utama yang akan diemban kapal itu adalah sebagai kapal cepat rudal yang mampu melaksanakan operasi keamanan laut dan tempur laut. “Tugas tambahannya, patroli keamanan laut, pengamanan sumber daya alam dan objek vital di laut,” katanya.

KRI Klewang bisa melaksanakan patroli keamanan laut dengan kecepatan ekonomis dan operasi terus-menerus di daerah selama 10 hari. Selain itu, KRI Klewang juga mempunyai kecepatan tinggi dan mampu melaksanakan operasi laut gabungan dengan berbagai tipe kapal lain. “Kapal itu juga meiliki peralatan modern dalam rangka klasifikasi target sasaran, observasi, dan identifikasi,” jelasnya. (afi/c1/aif)

View the Original article

Leave a comment

Filed under Indonesia

Australia Buying Growler Modification from the United States

An F/A18G Growler flying with the US Navy Air test & Evaluation Squadron VX31. Photo: US Navy

Australian Defense Minister Stephen Smith, accompanied by Minister of Defense for Materiel Jason Clare, made a joint statement on 23 August announcing that the Royal Australian Air Force (RAAF) would be modifying twelve of the service’s Boeing F/A-18F Block II Super Hornets into EA-18G Growler Electronic Warfare Attack aircraft.
The RAAF currently operates a fleet of twenty-four Super Hornets half of which are prewired for modification to the Growler configuration. The cost of the deal is estimated to be $1.57 billion. This agreement will include conversion kits, spare parts, training, and support equipment. The purchase is being managed through the United States’ Foreign Military Sales (FMS) program.

With this acquisition, Australia will become only the second nation in the world to operate the Growler. The only other force in the world to have the Growler is the United States Navy. The modified aircraft are scheduled to be available for operational use beginning in 2018.

The Growler is a specialized version of the Super Hornet capable of electronic jamming effective against opposing aircraft, land-based radar, and a wide-array of communication’s networks. It has also proven effective in an intelligence, surveillance, and reconnaissance (ISR) role.

This agreement represents an unusual move for the United States as it is extremely rare for the US to share technology military leaders consider to be sensitive and critical to the maintenance of America’s warfighting superiority. Such a move is an indication of the value the United States places on its relationship with Australia and the strategic importance of Australia’s role in the Pentagon’s renewed focus on the Pacific.

Modern airborne warfighting tactics recognize the growing importance of electronic threats and the need for effective countermeasures. The Growler configuration gives the RAAF the ability to field an aircraft capable of delivering the level of electronic-threat suppression the modern battlefield requires.

The Growler also gives the RAAF a platform for the conduct of ISR operations, a capability that has been somewhat less effective in the past.

Concerns regarding the availability of the Growler’s ALQ-99 mid-band jammer pods, no longer in production, were laid to rest with an announcement that the United States Navy would draw the necessary equipment from its own inventory to ensure that Australia’s needs are met. The low-band ALQ-99 transmitters are currently still in production and availability is not an issue.

The US Naval Air Systems Command (NAVAIR) released a statement saying that they would be working with Cobham of Lansdale, Pennsylvania “to deliver the low-band transmitters to the RAAF” and will ensure the “remainder of the transmitters and ancillary equipment–radomes, hardbacks, ram air turbines and universal exciters–will be provided as refurbished out of USN/USMC (US Navy and US Marine Corps] excess inventory.”

An E/A-6B Prowler assigned to the Vikings of Electronic Attack Squadron (VAQ) 129 arrives at Naval Air Station North Island and is positioned next to an E/A-18G Growler, also assigned to the Vikings. The aircraft were painted in a throwback tactical paint scheme (circa 1942), honoring U.S. combat aircraft that fought in the Battle of the Coral Sea during World War II. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 2nd Class Joseph Moon)

Work is continuing on development of the Next Generation Jammer that the US Navy expects to have in operational use within a few years. NAVAIR’s statement also said that with the “Next Generation Jammer IOC [initial operational capability] scheduled for 2018, we expect that the RAAF, USN and USMC will be using the ALQ-99 pods for one to two years until the USMC retires its ICAP [Improved Capability] III EA-6Bs in 2019.” At that time, the RAAF and the US Navy will be the only operational users of the ALQ-99 suite until the system is retired in favor of the Next Generation Jammer.

Australia is also in line to purchase as many as 100 Lockheed Martin F-35A Lightning II Joint Strike Fighters (JSF). Tom Burbage, the head of Lockheed Martin’s F-35 Program Integration Team, told reporters that the EA-18G Growler upgrade was not a threat to the total number of F-35As Australia would be purchasing because the Growler and the JSF are two different aircraft with quite dissimilar missions and overall capabilities.

The move to acquire the Growler modifications gives the RAAF a much needed airborne electronic warfare aircraft now. Should the US Navy’s Next Generation Jammer prove to be successful, Australia would likely be considered a prime candidate to upgrade its ALQ-99 systems to the new jammer. If the new jammer is not a suitable fit for the RAAFs Growlers when it becomes available, Australia might be able to acquire additional ALQ-99 pods at a hefty discount.

Deciding to go ahead with the Growler modifications indicates that Australia intends to keep some of its Super Hornets flying alongside the F-35As when they are deployed. Australian officials have scheduled an F-35A progress assessment for later this year to review the number of F-35As that will likely be purchased.

A EA-18G Growler, XE 573 166857 of the VX-9 “Vampires” cruises over the desert during a mission. Photo: Boeing

View the Original article

Leave a comment

Filed under Defense Update

Lockheed Martin Awarded $206 Million to Prepare the F35A for the Israeli Avionics

A flight test of the Lockheed Martin F-35B with visible transonic flow, on April 19, 2012 at Naval Air Station Patuxent River, Md. Photo: Lockheed Martin

The Pentagon has reached an agreement with Lockheed Martin Corp on a $450 million program to enhance Electronic Warfare (EW) equipment on the F-35 fighter jet, and integrate Israeli-unique systems beginning in 2016, according to sources familiar with the negotiations, Reuters reported yesterday.

The first increment of that development worth $206 million was award to Lockheed martin by the US Navy Naval Air Systems Command, late August 2012. This contract modification covered the development process preparing for the integration of Israeli systems, from the initial requirements development to the Preliminary Design Review (PDR). Subsequent investments will cover post PDR hardware development, to continue through finalized requirements, layouts, and build to prints, including production planning data. This developmental phase is expected to be completed in May 2016. All the work will be performed in the USA, mainly at Fort Worth, Texas as well as in Los Angeles and San Diego, Calif. and Nashua, N.H.

This agreement will pave the way toward finalizing the contract details under negotiations between Israel and the US, since special adaptation of the aircraft were a key element in Israel’s agreement to buy 19 F-35 jets for $2.75 billion. Israel has signed the agreement in October 2010 but delayed the negotiation on further changes and adaptations. The original agreement announced in 2008 included options for up to 75 aircraft, representing up a total business of up to $15.2 billion, if all options are exercised.

Israel’s MOD and IDF are considering promoting the acquisition of a second squadron to the next multi-year program; Since most of the US military aid funding for these years is already committed to other programs (primarily F-35 and Namer AIFVs), committing to the second F-35 squadron means reducing the acquisition of Namer AIFVs from General Dynamics, a step that would cause significant financial impact on Israel’s own funding resources, since Israel is already committed to a multi-year buy of these vehicles, to be paid for from the annual US military aid funding – which will not cover termination or cancellation fees.

The agreement on Israeli version of the F-35 will allow Israel to install its own radio and datalink systems, as well as other equipment, on the F-35I models it is buying. Originally, stealth datalinks were an integral part of the F-35 mission system, restricting data communications within F-35s or specialized communication gateway systems. The need to better coordinate stealth and non-stealth operations and task the F-35 in future close support missions, particularly for the Marine Corps, required the introduction of conventional datalinks (LINK-16). In recent months the F-35 has tested Link-16 data-link, and will soon test the variable message format link, required for close air support missions. This enhancement has also opened the opportunity for the Israelis to equipped the stealth fighter with their own datalink communication. The current F-35 LINK-16 application is believed to be reserved for non-stealth missions only, thus retaining the fighter’s low-observable capabilities when operating in full stealth mode.

AAs an integral part of the F-35 Mission System, the MADL system developped by Harris includes six phased Array Antenna Assemblies (AAAs) and three Antenna Interface Units (AIUs).

Harris Multi-Function Advanced Data-Link (MADL) developed specifically for the F-35 provides a low-observable datalink enabling communications within F-35 formations and command and control elements. MADL uses six antennas providing spherical coverage around the aircraft. The MADL uses a Ku-band narrowband waveform employed in a “daisy chain” scheme – the first aircraft sends the directional signal to a second aircraft, then to a third aircraft, and so on. This waveform offers low-probability of intercept/low-probability of detection to evade detection by enemy SIGINT/EW systems. Originally, this waveform was exclusive to the F-35, but in the coming years this waveform is being integrated into other stealth platforms operated by the US military, to include the F-22A Raptor and B-2A bomber fleet. Since MADL is part of the F-35 Communications/Navigation/Identification (CNI System) mission system, Israel is expected to receive MADL, which will offer the IAF a datalink commonality with foreign air forces for the first time.

Israel has traditionally insisted on adding specific systems into platforms they procured from foreign sources, primarily the US. These enhancements were focused on the insertion of indiginous electronic warfare (EW) systems, command, control and communications (C3) and datalinks, as well as the integration of Israeli developed weapons. These systems also won significant export orders, as some were integrated into the baseline aircraft (F-16, F-15) and selected by foreign customers or the US military.

Israel has not been a founding member of the F-35 program but based on the order and options it has committed to, Israel is expecting to share about one billion US$ worth of buyback related to the F-35 program. The system integration deal currently in the making will allow an increased participation of Israeli industries in the F-35 Joint Strike Fighter program. Among the companies likely to join the work state-owned Israel Aerospace Industries (IAI), which will start building wings for the aircraft, and Elbit Systems’ subsidiary Elisra – the leading EW provider for the IAF. Elbit, in a joint venture with Rockwell Collins, makes the advanced helmet used by pilots on the single-seat F-35.

View the Original article

Leave a comment

Filed under Defense Update

Patriot PAC-3 Successful in Complex Ballistic Missile Intercept Test

Patriot PAC-3 Launch

Lockheed Martin’s PAC-3 Missile successfully destroyed a tactical ballistic missile (TBM) target today at White Sands Missile Range, N.M., in an Operational Test conducted by the U.S. Army Test and Evaluation Command. The test involved three incoming targets; two Patriot-As-A-Target TBMs and one MQM-107 drone.

A ripple launch of two PAC-3 Missiles successfully engaged the second TBM. Preliminary data indicate all test objectives were achieved. Three additional PAC-3 tests are scheduled for the second half of 2012, including flight tests that will demonstrate the Missile Segment Enhancement (MSE) capability in both the Patriot and MEADS systems.

“The PAC-3 Missile continues to perform as expected under very stressing conditions,” said Richard McDaniel, vice president of PAC-3 Missile programs in Lockheed Martin’s Missiles and Fire Control business. “This was our third consecutive successful PAC-3 Missile flight test this year. With each successful test, the PAC-3 Missile adds to its legacy of proven performance.”

At present, the Patriot PAC-3 represent the main defenses US forces and several Persian Gulf states have against a potential Iranian missile attack, should hostilities erupt in the Persian Gulf region. The recent test series underlines this missile defense capability while assuring the way forward in the development of the Patriot as an air and missile defense system.

View the Original article

Leave a comment

Filed under Defense Update

Sweden Confirms Sale of Gripen to Switzerland

By on Thursday, August 30th, 2012

The sale of 22 Gripen fighter jets from Sweden to Switzerland was confirmed on Tuesday for a price of more than 3 billion Swiss francs ($3.1 billion).

The first delivery will take place in mid-2018, with all 22 planes to be delivered by 2021 at a cost of 3.126 billion Swiss francs.

“The negotiations were tough,” said Christian Catrina, who represented Switzerland in the deal, according to the TT news agency.

The deal for the Gripen E/F — or Super JAS — planes was officially signed on Tuesday afternoon, with Ulf Hammarström of the Swedish Defence and Security Export Agency (Försvarsexportmyndigheten – FXM) positive about the exchange.

“We are pleased with this agreement, which will be of great benefit to the countries’ defence forces,” he said.

Switzerland is expected to pay a first installment in January 2014 of 300 million francs.

The move to buy the planes was hotly contested in Switzerland where the parliamentary security commission found that the “choice of jet made by the Federal Council carries the most risks: technically, commercially, financially and in respect of the delivery date”, Swiss news agency ATS reported.

The members of the commission, all appointed by the Swiss parliament’s National Council of representatives, nonetheless voted 16 to 9 against demanding that ministers put a halt to the deal.

Sweden intends to purchase between 40 and 60 of the jets.

Related Topic Tags

Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Leave a comment

Filed under Defence Talk

Legal Trade In Small Arms Doubles In Six Years

By on Thursday, August 30th, 2012

The legal international trade in small arms, light weapons, their parts and ammunition is worth at least $8.5 billion (SFr8.15 billion) annually, according to the Swiss-led Small Arms Survey 2012.

This figure, released on Monday at the United Nations in New York, is more than double the previous estimate from 2006.

According to the Small Arms Survey (SAS), the increase from the previous estimate of about $4 billion is due to various factors. Two important sources are large-scale government spending by states involved in the conflicts in Iran and Afghanistan and increased purchases of small arms and ammunition by civilians in the United States.

Better information and improved research methods also played a role in refining the estimate.

Eric Berman, SAS managing director, said at the UN headquarters in New York that the report’s findings on trade were based on four years of investigation. The researchers reviewed tens of thousands of records, customs reports and other government data.

He said the researchers thought the authorized trade was larger than the illicit trade, which nevertheless may do more damage. The two trades combined would clearly have a value over $10 billion, he added.

Switzerland among top exporters
In 2009, according to the latest report, the top exporters with a trade of at least $100 million a year were the United States, Italy, Germany, Brazil, Austria, Japan, Switzerland, Russia, France, South Korea, Belgium and Spain (in descending order).

The top importers (at least $100 million) were the United States, Britain, Saudi Arabia, Australia, Canada, Germany and France.

The calculations were compiled using the most recent published customs data, but poor transparency in state reporting among both large and small exporters still keeps a great deal of the authorised trade obscure, the SAS noted.

State transparency on small arms transfers to and from Europe and North America had been relatively strong, but lagged in Africa, Asia and the Middle East, Berman said.

“Improved transparency from important exporters such as China and Russia, as well as states that re-export surplus weapons, would improve our understanding of the sources and means through which authorized arms transfers fuel the illicit trade,” he said.

Transparency barometer
The Survey also contains a “transparency barometer” that assesses reporting practices of 52 countries for 2010.

The most transparent were Switzerland, Britain and Romania. The US was 14th, China 45th and Russia 47th. The three least-transparent countries were Iran, North Korea and the United Arab Emirates, all scoring zero points.

Of a maximum of 25 points, the average score of all 52 countries was 11.2, a drop of almost two per cent compared with the previous year. Switzerland scored 21 points. It was the only country to have produced a dedicated national report on small arms and light weapons exports.

Overall, between 2001 and 2011, state transparency on small arms, light weapons, their parts, accessories and ammunition improved by more than 40 per cent.

The report states that despite progress among some states, there remains much scope for improved reporting.

Illicit trade
The SAS is also engaged in a multi-year effort to examine the illicit trade in small arms and light weapons, with a focus on Afghanistan, Iraq and Somalia.

A first conclusion researchers have come to is that non-state groups in all three cases appear to almost always be using older-generation weapons, the vast majority Kalashnikov-style assault rifles. Armed groups in Afghanistan and Iraq seem to have only scant access to technologically sophisticated or latest-generation light weapons.

One exception is that new data on weapons seized in Iraq suggest that a significant part of seized Iranian weapons were manufactured only recently.

The SAS also analysed other topics, including armed violence in Latin America and the Caribbean, state policy and drug violence, Somali piracy and private security companies.

There is also a chapter on non-lethal firearm violence. Worldwide at least two million people are living with firearm injuries sustained in non-conflict zones over the past decade.

Related Topic Tags

Related Defense, Military & Aerospace Forum Discussions

View the Original article

Leave a comment

Filed under Defence Talk